"Wacana Sekolah 5 Hari di Purworejo Ditolak, Pengelola Madin: Ganggu Pendidikan Agama Anak"

  

Vicky Nurul Intan Silviani-Pusat1Info

Kamis, 24 Juli 2025

Sumber : Kompas.com

Pusat1info- Rencana penerapan sistem lima hari sekolah di Kabupaten Purworejo menuai penolakan dari sejumlah pihak, terutama dari kalangan kiai, pengelola madrasah diniyah (madin), dan anggota DPRD. Mereka menyatakan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan keagamaan siswa di luar jam pelajaran formal.

Penolakan paling tegas datang dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Purworejo. Ketua FKDT, Churdaini, menilai wacana tersebut berpotensi mengganggu jadwal pembelajaran di madin, yang umumnya dilaksanakan pada sore hari. Menurutnya, jika sistem lima hari diterapkan, jam pulang siswa akan semakin sore sehingga anak-anak tidak bisa mengikuti kegiatan belajar agama.

Ia juga menyebut bahwa wacana tersebut bisa mengikis eksistensi pendidikan keagamaan dan bertentangan dengan semangat religius yang dijunjung oleh Kabupaten Purworejo. "Ini berpotensi merugikan madrasah diniyah dan tidak sejalan dengan visi daerah yang religius dan berkarakter," tegas Churdaini.

Usulan lima hari sekolah awalnya disampaikan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Purworejo. Ketua PGRI, Irianto Gunawan, menyatakan bahwa usulan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah daerah, termasuk tembusan ke Ketua DPRD, PJ Sekda, Kepala BKPSDM, dan Dinas Pendidikan.

Menurut Irianto, penerapan lima hari sekolah bertujuan meningkatkan efektivitas kerja guru, memberi ruang bagi siswa mengembangkan diri, serta menambah waktu berkualitas bersama keluarga. Ia juga menegaskan bahwa jam belajar tidak akan dikurangi, melainkan hanya ditambah sekitar 35 menit per hari untuk mengganti satu hari libur tambahan.

Meski menghadapi penolakan, PGRI tetap membuka ruang dialog. Irianto berharap usulan ini bisa menjadi bahan diskusi bersama demi kemajuan pendidikan di Purworejo. Ia menyebut bahwa kebijakan serupa sudah diterapkan di banyak wilayah lain dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. "Selama semua pihak mau duduk bersama, pasti ada solusi terbaik," pungkasnya.